Mengenang 21 Tahun Reformasi

Hak asasi manusia adalah hak universal yang dimiliki oleh semua manusia yang tidak dibatasi oleh bangsa, ras, agama, gender, kelas sosial atau apapun. Hak asasi manusia adalah hak fundamental karena tidak bisa dicabut atau diperdagangkan. Hal ini terdapat pada American Declaration of Independence. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa daan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terdapat sembilan kasus pelanggaran HAM yang berkasnya dikembalikan Kejaksaan Agung dalam rentang 50 tahun terakhir, salah satunya adalah Peristiwa 1998 yaitu rentetan kekerasan terhadap mahasiswa dan demonstran oleh aparat di Jakarta saat transisi dari era Orde Baru ke Reformasi pada tahun 1998 atau yang lebih dikenal dengan tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.1Fitra Moerat Ramadhan, infografis “Ada 9 Kasus Pelanggaran HAM yang Dikembalikan Kejaksaan Agung”, Tempo, 14 Januari 2019. Diakses via https://grafis.tempo.co/read/1521/ada-9-kasus-pelanggaran-ham-yang-dikembalikan-kejaksaan-agung Peristiwa ini terjadi karena krisis multidimensional yang dirasakan oleh mayoritas warga negara Indonesia terhadap kepemimpinan Soeharto atau rezim Orde Baru yang diawali oleh krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di Asia pada tahun 1997.

Pada 1 Juli 1997, mata uang Thailand (baht) melemah terhadap dollar. Krisis keuangan yang terjadi di Thailand dikhawatirkan akan menular kebeberapa negara di Asia lainnya termasuk Indonesia. Kekhawatiran tersebut akhirnya menjadi kenyataan, pada tanggal 21 Juli 1997 nilai rupiah mengalami kemerosotan. Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi secara luas. Akibat krisis ekonomi inilah kepercayaan rakyat kepada pemerintah merosot. Hal ini menyebabkan istilah “Reformasi” muncul dimana-mana, tuntutan akan reformasi membuat masyarakat menginginkan Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden Indonesia.2Runtut Wijiasih, “Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti”, Jurnal Harmony, Vol.1, No.1, Juni 2017. hlm, 3-4

Sejak Sidang Umum MPR tahun 1998, sebenarnya demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sudah marak. Demonstrasi tersebut menolak Soeharto untuk menjabat kembali sebagai presiden, tetapi segala aksi demonstrasi dan tuntutan tidak membuat MPR mempertimbangkan untuk tidak memilih Soeharto kembali. Pada Maret 1998, MPR kembali memilih Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat pecah dimana-mana tidak hanya Jakarta dan kota-kota besar, bahkan hampir ke seluruh kota di Indonesia rakyat da mahasiswa turun ke jalan menuntut pengunduran diri Soeharto dan penghapusan dwifungsi ABRI. rakyat menuntut “Reformasi Total” pada segala bidang. Krisis tidak hanya disebabkan oleh anjloknya nilai rupiah, tetapi tatanan politik yang tidak demokratis dan hukum yang mendatangkan keadilan.3Ibid. hlm. 5

Pada tanggal 12 Mei 1998 telah terjadi sebuah peristiwa yang menandai matinya hukum dan demokrasi di Indonesia, Tragedi Trisakti masih menyisakan kepiluan yang mendalam bagi gerakan mahasiswa di Indonesia. Empat mahasiswa Universitas Trisakti Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Heriawan Sie terbunuh akibat penembakan brutal aparat keamanan, mereka tertembak dibagian kepala, tenggorokan, dan dada.4Ibid. hlm. 6

Setelah kasus Trisakti, pada 13 November 1998, terjadi lagi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat sipil yang berdemonstrasi menolak Sidang Istimewa DPR/MPR dan menolak Dwifungsi Abri di kawasan Semanggi. Mereka kemudian berlari ke kampus Universitas Atmajaya. Menurut data Tim Relawan untuk Kemanusiaan, jumlah korban tewas mencapai 17 orang warga sipil terdiri dari berbagai kalangan, dan ratusan korban luka tembak dan luka benda tumpul. Empat mahasiswa yang menjadi korban saat itu adalah Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, dan Bernardus Realino Norma Irawan.5Sri Lestari, “Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, Belum Selesai Setelah 20 Tahun Reformasi”, BBC Indonesia, 12 Mei 2018. Diakses via https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189

Hampir setelah setahun setelah penembakan mahasiswa dan warga sipil di kawasan Semanggi, mahasiswa di Jakarta dan berbagai daerah masih terus menggelar demonstrasi ‘mengawal pemerintah transisi’. Pada 24 September 1999, rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) kembali memicu demonstrasi besar. Aturan yaang bertujuan untuk mengganti UU Subversif itu dianggap bersifat otoriter. Penembakan terhadap mahasiswa pun kembali dilakukan, catatan Kontras menyebutkan 11 orang meninggal yang salah satunya adalah Yap Yun Hap mahasiswa Universitas Indonesia dan sekitar 217 lainnya mengalami luka-luka.6Ibid.

Kita sepakat bahwa kejadian Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat sipil. Sudah 21 tahun reformasi dan lima kali pergantian presiden tetapi kasus ini belum menemukan titik terang, pelaku yang menjadi dalang dari tragedi TSS sampai saat ini belum diadili. Sampai saat ini Ibu Sumarsih yang merupakan ibu dari korban yaitu Benardus Realino Norma Irawan atau Wawan masih berdiri di depan Istana mencari keadilan sejak 18 Januari 2007.

Pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan secara serius oleh pemerintah. Kekuasaan selalu menjadi tameng yang digunakan oleh pelaku pelanggaran HAM untuk mengagalkan upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu. Tindak tegas pemerintah dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, bahkan Presiden Jokowi dalam nawacitanya berjanji menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi di masa lalu. Tetapi sampai masa jabatannya akan berakhir Presiden Jokowi belum menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.

Permasalahan penyelesaian kasus HAM berat tidak hanya menjadi tanggungjawab Presiden Jokowi, presiden terdahulu pun mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus HAM berat. Tetapi, tidak satu pun dari mereka mampu menyelesaikan permasalahan ini. Pengadilan HAM sudah berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000, namun sampai saat ini belum ada kasus HAM berat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan HAM. Ini menjadi bukti konkret bahwa hukum di Indonesia memfasilitasi penyelesaian pelanggaran HAM dan memberikan keadilan bagi seluruh korban kasus HAM. Permasalahan yang kita temui saat ini adalah aparatur yang tidak mempunyai itikad untuk menyelesaikan permasalahan HAM berat, hal ini disebabkan karena para terduga pelaku pelanggaran HAM berat memiliki posisi yang sangat kuat di pemerintahan.

Sebagai masyarakat sipil, kami menuntut penyelesaian kasus HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya 9 kasus HAM berat. Dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia untuk kedua kalinya diharapkan mampu merealisasikan nawacitanya untuk menyelesaikan permasalahan HAM berat dan menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM tanpa pandang bulu, sekalipun pelakunya adalah orang terdekat dengan rezim atau kekuasaan.


REFERENSI

Wijiasih, Runtut. 2017. “Prospek Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti”. Jurnal Harmony, Vol.1, No.1, Juni 2017.

Ramadhan, Fitra Moerat. 2019. infografis “Ada 9 Kasus Pelanggaran HAM yang Dikembalikan Kejaksaan Agung”. Tempo. Diakses via https://grafis.tempo.co/read/1521/ada-9-kasus-pelanggaran-ham-yang-dikembalikan-kejaksaan-agung

Lestari, Sri. 2018. “Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, Belum Selesai Setelah 20 Tahun Reformasi”. BBC Indonesia. Diakses via https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43940189


#KabinetBersahaja
#AksiDanKolaborasi
#OneFacultyOneGoal


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *