Kisah Pilu Pemilihan Umum 2019

Berita duka datang dari pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, telah berpulang ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa 119 anggota KPPS akibat kelelahan dalam pengadaan pemilihan serempak ini. Pelaksanaan pemilihan umum yang dinilai efisien dengan menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif menimbulkan permasalahan baru. Siapa sangka akan ada korban jiwa dari pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan lima tahun sekali ini.

Pemilu 2019 memang telah terlaksana, namun ternyata tensi politik masih tetap panas, mengingat proses perhitungan suara oleh KPU yang masih dalam tahap pengerjaan. Ketegangan ini kian meningkat pasca terbitnya hasil hitung cepat yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga survei. Tentu hasil hitung cepat berbagai lembaga tersebut berbeda-beda. Simpatisan kedua pasang calon pun menanggapi hasil perhitungan ini dengan beragam. Ditambah lagi dengan pernyataan kemenangan oleh kedua pasangan calon. Oleh karena itu, berbagai media massa dan media sosial masih terus dipenuhi dengan berita terkait. Namun, ada yang luput dari benak kita sebagai peserta pemilu, yakni penyelenggara pemilu ini sendiri. Kita terlalu asik bertikai, hingga tidak menyadari bahwa korban banyak berjatuhan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Hingga penyusunan literatur ini, dilansir dari detiknews, terdapat 272 korban meninggal dunia yang tersebar di 25 provinsi.1Pernyataan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang dilansir dari https://news.detik.com/berita/d-4527675/272-petugas-kpps-meninggal-ical-sampaikan-bela-sungkawa

Kelelahan menjadi salah satu faktor utama dari jatuhnya korban jiwa. KPPS dan Linmas terpaksa harus bekerja 24 jam untuk menyelesaikan perhitungan suara termasuk saksi dan pengawas TPS dari Bawaslu. Bagaimana tidak, tahun ini pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan secara bersamaan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal yang melatarbelakangi pemilu serentak ini bermula dari Effendi Ghazali yang bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak menggugat UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Dengan segala pertimbangan, MK mengabulkan gugatan tersebut. Majelis Hakim MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pileg.2Muhammad Iqbal, “Memahami Lagi Alasan Pilpres dan Pileg Digelar Serentak Tahun 2019”, Kumparan, diakses via https://kumparan.com/@kumparannews/memahami-lagi-alasan-pilpres-dan-pileg-digelar-serentak-tahun-2019-1542495076123429491 Alasan dari putusan ini adalah untuk menghindari bargaining politik yang dilakukan oleh partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden, serta untuk menekan biaya pemilu yang sangat besar. Hal seperti ini mungkin dapat dihindari pada pemilu serentak 2019, tetapi dampak yang lain sepertinya belum terpikirkan, sehingga saat ini banyak korban yang berjatuhan akibat pemilihan presiden dan legislatif yang dilaksanakan secara serempak.

Menurut International Labour Organization, jam kerja perhari adalah 7 jam per hari atau 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja.3https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo jakarta/documents/presentation/wcms_550899.pdf Sedangkan KPPS dan Linmas harus bekerja selama hampir atau bahkan lebih dari 24 jam untuk menghitung perolehan suara dari empat atau lima kotak suara yang tersedia. Berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, MK memberikan kelonggaran waktu 12 jam untuk menghitung surat suara. Kelonggaran waktu yang diberikan MK tidak serta merta membuat petugas KPPS dan Linmas bisa bekerja dengan santai, nyatanya waktu 24 jam dirasa kurang karena banyaknya jumlah surat suara yang harus dihitung dan dokumen-dokumen lain yang harus diisi atau dikerjakan. Ditambah dengan jika suatu TPS didatangi oleh banyak saksi maka petugas KPPS harus bekerja ekstra untuk membuat salinan C1 untuk para saksi. Jika satu TPS memiliki 200 DPT dan semua DPT menggunakan hak suaranya maka petugas KPPS harus mengitung 1.000 surat suara yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Petugas KPPS dan Linmas tidak hanya bekerja pada tanggal 17 April 2019, mereka juga harus menulis undangan pemilu kepada DPT, serta menjaga TPS ketika logistik pemilu diberikan.

Dengan jumlah korban jiwa yang begitu besar akankah negara bertanggungjawab? Sayangnya atensi publik tidak tertuju kepada korban, publik seakan-akan mengesampingkan korban jiwa dan lebih peduli kepada perolehan hasil suara. Apakah demokrasi hanya mengenai perolehan suara dan buta akan nilai kemanusiaan? Sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tentunya kita harus menuntut dan memantau pertanggungjawaban negara. Sejauh ini KPU memberikan statement akan memberikan santunan kepada keluarga korban jiwa yang meninggal maupun sakit.

Dengan pekerjaan yang sedemikian banyak dan waktu yang begitu terbatas, mereka hanya diberi honorarium sebesar Rp550 ribu bagi ketua dan Rp500 ribu bagi anggota KPPS. Mereka pun tak diberi hak seperti asuransi kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan KPU. Hal ini dapat terjadi akibat anggapan yang disematkan kepada mereka sebagai “relawan”. Lantaran itu, KPU dan Kementerian Keuangan akhirnya berjanji bakal memberikan “santunan”, besarannya antara Rp16 juta hingga Rp36 juta per orang, diambil dari anggaran kedua lembaga tersebut.4https://tirto.id/ratusan-petugas-kpps-meninggal-tragedi-bukan-pahlawan-demokrasi-dm4H Oleh karena itu, mari kita pantau perkembangan dan eksekusi dari janji yang diberikan oleh KPU dan Kementerian Keuangan tersebut. Selain itu, gelar pahlawan demokrasi yang digaungkan pada berbagai narasi publik pun rasanya tidak cukup, peristiwa ini perlu dianggap sebagai sebuah tragedi. Akhir kata, kuburkan ego fanatisme butamu dan panjang umur kemanusiaan!

#KabinetBersahaja
#AksiDanKolaborasi
#OneFacultyOneGoal


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *